GAZA CITY — Selama 38 tahun, dari Juni 1967 hingga September 2005, Jalur Gaza berada di bawah administrasi militer Israel. Periode ini mencakup pendirian puluhan permukiman Yahudi di tanah Palestina, dua gelombang intifada, serta transisi singkat menuju pemerintahan otonom Palestina yang berakhir dengan penarikan sepihak pasukan dan warga sipil Israel pada 2005.
Penjajahan ini bermula dari Perang Enam Hari. Sebelumnya, sejak 1949, Jalur Gaza berada di bawah administrasi militer Mesir tanpa pernah diakui sebagai wilayah kedaulatan Mesir. Pada 6 Juni 1967, pasukan Israel merebut jalur pantai sepanjang 41 kilometer itu dari Mesir, dan Gaza berpindah dari satu bentuk kekuasaan militer asing ke bentuk lain.
Perlawanan Awal dan Kampanye “Pasifikasi” Sharon
Empat tahun pertama penjajahan diwarnai kerusuhan sipil dan perlawanan bersenjata kelompok fedayeen. Menurut riset sejarawan Nathan Shachar, situasi di Gaza tidak pernah mencapai tingkat ketenangan relatif yang terjadi di Tepi Barat pada periode yang sama.
Pada Desember 1969, Jenderal Ariel Sharon ditunjuk sebagai kepala Komando Selatan Israel. Setelah pembunuhan dua anak keluarga Aroyo, warga Israel, pada awal Januari 1971, Sharon mempercepat kampanye yang dalam memoarnya disebutnya sebagai “pasifikasi” Gaza. Kampanye ini melibatkan penangkapan massal, operasi pencarian-dan-hancurkan, deportasi, serta pembangunan jalan lebar di dalam kamp pengungsi agar kendaraan lapis baja Israel bisa bergerak leluasa.
Menurut entri Wikipedia yang merujuk kronologi Institute for Palestine Studies, pada musim panas 1971 militer Israel menghancurkan sekitar 2.000 rumah dengan buldoser dan memindahkan paksa hampir 16.000 orang dari Kamp Rafah dan kamp-kamp lain di Gaza — sekitar 2.000 di antaranya dikirim ke El-Arish di Sinai, dan ratusan lainnya ke Tepi Barat. Institute for Middle East Understanding mencatat angka berbeda: antara 2.000 hingga 6.000 rumah dihancurkan dan lebih dari 1.000 warga Palestina tewas dalam eksekusi tanpa pengadilan terhadap mereka yang dicurigai terlibat perlawanan. Discrepancy angka ini penting dicatat karena kedua sumber berasal dari pihak yang kritis terhadap kebijakan Sharon, namun menggunakan basis data yang berbeda — artikel ini mencantumkan kedua rentang angka tersebut alih-alih memilih salah satu secara sepihak.
Permukiman: Dari Kfar Darom hingga Gush Katif
Permukiman Yahudi pertama pasca-1967 berdiri di Kfar Darom, lokasi yang sebelumnya sempat dihuni komunitas Yahudi pada 1946 lalu dievakuasi setelah pengepungan Mesir dalam Perang 1948. Pada 11 Oktober 1970, pemerintah Golda Meir mendirikan ulang Kfar Darom sebagai permukiman Nahal — semacam pos militer-pertanian gabungan.
Rencana permukiman yang lebih besar disusun oleh Yigal Allon sejak 1968: lima “jari” pemukiman yang dimaksudkan memutus kesinambungan wilayah Arab di Gaza. Hanya empat dari lima jari itu yang direalisasikan. Netzarim menyusul pada Februari 1972, dan Netzer Hazani — permukiman pertama di kawasan yang kelak dikenal sebagai Gush Katif — berdiri pada 1977.
Setelah perjanjian damai Israel-Mesir 1979 yang mengembalikan Sinai ke Mesir, sejumlah permukiman Yahudi di Sinai turut dibongkar pada 1981-1982; sebagian penduduknya pindah ke kawasan Gaza. Pembangunan permukiman berlanjut hingga tahun 2000-an. Pada 2005, tercatat 21 permukiman dengan sekitar 8.000–9.000 warga Israel, berdampingan dengan sekitar 1,3–1,4 juta warga Palestina di jalur yang sama. Jalan-jalan penghubung antarpermukiman, seperti Jalan 240, dibangun terpisah dari jalur lalu lintas Palestina — sebagian bahkan tertutup total bagi pengemudi Arab.
Intifada Pertama: Jabaliya, Desember 1987
Pada 8 Desember 1987, sebuah truk militer Israel bertabrakan dengan kendaraan yang membawa pekerja Palestina di dekat penyeberangan Erez, menewaskan empat orang. Banyak warga Gaza meyakini tabrakan itu disengaja sebagai balasan atas pembunuhan seorang warga Israel di Gaza beberapa hari sebelumnya — klaim yang hingga kini tidak dapat diverifikasi secara independen dan tetap diperdebatkan.
Keesokan harinya, 9 Desember 1987, kerusuhan pecah di Kamp Pengungsi Jabaliya, kamp terbesar di Gaza. Seorang remaja 17 tahun, Hatem al-Sisi, tewas tertembak tentara Israel pada hari itu. Kerusuhan menyebar dengan cepat ke seluruh Gaza, lalu ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menandai dimulainya Intifada Pertama yang berlangsung hingga 1993.
Menurut catatan Palquest — ensiklopedia daring soal Palestina — pada tahun pertama intifada setidaknya 300 warga Palestina tewas tertembak dan puluhan ribu lainnya luka-luka, sementara sekitar 18.000 orang ditangkap. Gerakan Islamic Resistance Movement (Hamas) didirikan di Gaza pada masa ini, meski asal-usul dan perkembangannya merupakan topik tersendiri yang tidak dibahas mendalam di sini.
Oslo dan Kembalinya Otoritas Palestina
Setelah Deklarasi Prinsip Oslo I ditandatangani di Washington pada 13 September 1993, Israel dan PLO menindaklanjutinya dengan Perjanjian Gaza-Jericho — dikenal juga sebagai Perjanjian Kairo — yang ditandatangani Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat pada 4 Mei 1994. Perjanjian ini mengatur penarikan militer Israel dari sekitar 60 persen wilayah Jalur Gaza (di luar permukiman dan area sekitarnya) serta pembentukan Otoritas Palestina (PA).
Pasukan Israel mundur dari sebagian besar Gaza pada 18–19 Mei 1994. Yasser Arafat, yang sebelumnya berada di pengasingan Tunis, tiba di Gaza pada 1 Juli 1994 dan resmi dilantik sebagai presiden pertama PA pada 5 Juli 1994. Namun kendali penuh atas keamanan eksternal, permukiman, dan sejumlah area militer tetap berada di tangan Israel — pengaturan yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai otonomi terbatas, bukan kedaulatan.
Intifada Kedua dan Jalan Menuju Disengagement
Ketegangan meningkat kembali setelah kunjungan Ariel Sharon ke kompleks Al-Aqsa/Temple Mount di Yerusalem pada 28 September 2000, memicu Intifada Kedua. Dua hari kemudian, pada 30 September 2000, seorang anak berusia 12 tahun, Muhammad al-Durrah, tewas di Persimpangan Netzarim, Gaza, saat baku tembak antara militer Israel dan pihak bersenjata Palestina. Rekaman kematiannya oleh kru televisi Prancis France 2 menjadi salah satu citra paling dikenal dari intifada ini — meski identitas penembak dan detail insiden tersebut kemudian menjadi subjek penyelidikan dan perdebatan yang belum tuntas, termasuk laporan pemerintah Israel tahun 2013 yang mempertanyakan sejumlah aspek dari versi awal peristiwa itu.
Selama periode 2000–2005, kekerasan meningkat tajam. Human Rights Watch mencatat lebih dari 2.500 rumah Palestina dihancurkan di Gaza dalam empat tahun pertama intifada ini, hampir dua pertiganya di Rafah. B’Tselem mencatat antara September 2000 hingga September 2005, Israel melakukan pembunuhan bertarget terhadap 187 warga Palestina, dengan hampir 300 orang lain — bukan target — turut tewas dalam operasi tersebut.
Beban politik dan militer menjaga permukiman yang jumlah penduduknya kurang dari satu persen populasi Gaza akhirnya mendorong Perdana Menteri Ariel Sharon — figur yang sama yang memimpin kampanye pasifikasi 1971 — untuk mengajukan rencana disengagement (penarikan sepihak) pada 2003–2004. Kabinet Israel menyetujui rencana itu pada 6 Juni 2004. Antara Agustus dan 12 September 2005, seluruh 21 permukiman dievakuasi — sebagian penduduknya menolak dan dipindahkan paksa — dan pasukan Israel menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, mengakhiri kehadiran militer dan sipil langsung selama 38 tahun.
Warisan yang Belum Selesai
Penarikan 2005 tidak mengakhiri perdebatan status hukum Gaza. PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia tetap mengategorikan Gaza sebagai wilayah pendudukan, dengan alasan Israel masih mengendalikan wilayah udara, laut, sebagian besar titik penyeberangan, dan registrasi populasi Palestina. Israel dan sejumlah pakar hukum lain berpendapat status pendudukan berakhir begitu kontrol efektif di lapangan dilepaskan. Perdebatan ini kelak menjadi latar dari babak berikutnya dalam sejarah Gaza: kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif 2006 dan blokade yang menyusul setelahnya — topik yang akan dibahas dalam kolom terpisah.
